Pencegahan dan Meminimalisasi Penyebaran serta Mengurangi Risiko Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19)

  • 03 April 2020
  • 13:50 WITA
berita_200304030410_PencegahandanMeminimalisasiPenyebaransertaMengurangiRisikoInfeksiCoronaVirusDisease(Covid-19).jpeg

KPU Tabanan, Dangin Carik – Sebagai upaya mencegah dan meminimalisasi penyebaran Virus Corona (Covid-19), seluruh areal Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tabanan telah 2 kali dilakukan penyemprotan Disinfektan dan KPU Tabanan juga telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 502/PL.02-Kpt/5102/KPU-kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, sebagaimana telah diunggah dalam Website KPU Tabanan.

Pada Tanggal 27 Maret 2020, Ketua KPU Provinsi Bali menerbitkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perkantoran Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Komisi  Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Komisi  Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Bali, Tanggal 27 Maret 2020. Dari banyaknya Isi Surat Edaran dapat disampaikan beberapa kutipannya, yaitu :

-      KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Bali melaksanakan kerja dengan mekanisme kerja di tempat tinggal/Work From Home (WFH);

-      Work From Home (WFH) merupakan kegiatan melaksanakan  tugas kedinasan, menyelesaikan output, koordinasi, meeting, dan tugas lainnya dari tempat tinggal Pejabat/Pegawai;

-      Pejabat/Pegawai yang melaksanakan tugasnya di tempat tinggal sesuai dengan jam kerja yang berlaku di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan

-      Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal mulai berlaku sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan 5 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Menindaklanjuti Hal tersebut, maka KPU Tabanan melaksanakan kerja dengan mekanisme kerja di tempat tinggal/Work From Home (WFH).

Tanggal 30 Maret 2020, Ketua KPU Republik Indonesia menerbitkan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Waktu Pencegahan Penularan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota. Dari 5 point Isi Surat Edaran dapat disampaikan 2 kutipannya, yaitu :

- Memperpanjang masa pelaksanaan tugas/bekerja di tempat tinggal masing-masing (work from home) bagi Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KIP Aceh, Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota serta para Pejabat Struktural dan Pelaksana/Staf serta Tenaga Pendukung pada Unit Kerja di Satker tersebut hingga tanggal 21 April 2020; dan

- Surat Edaran ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya kebijakan lebih lanjut.

“Kita akan mengikuti Ketentuan yang terbaru terkait pelaksanaan WFH,” kata Ketua KPU Tabanan I Gede Putu Weda Subawa, saat dihubungi melalui telepon.

Dengan adanya Kebijakan yang diambil dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh KPU, KPU Bali dan KPU Tabanan, menunjukan bahwa Jajaran KPU telah turut serta melakukan Pencegahan dan Meminimalisasi Penyebaran serta Mengurangi Risiko Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19). Mekanisme kerja di tempat tinggal/Work From Home (WFH) saat mewabahnya virus corona merupakan upaya dari KPU Tabanan dalam melaksanakan imbauan Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo atau Jokowi untuk mencegah penyebaran covid-19 yaitu Physical Distancing atau jarak fisik.

Dalam rangka mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat ditengah mewabahnya virus corona, KPU Tabanan akan mengoptimalisasikan pemanfaatan laman (website) KPU Tabanan dan media sosial seperti Facebook, Instagram dan media sosial lainnya sebagaimana tercantum dalam Surat Ketua KPU Nomor 301/PP.06-SD/06/KPU/IV/2020, Perihal Sosialisasi dan Edukasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), Tanggal 1 April 2020.

Terkait Penundaan Pemilihan 2020 yang dilansir dari Website KPU sebagai berikut Menyikapi wabah Corona Virus Disease (Covid-19) yang belum mereda, yang telah berdampak pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, pembuat Undang-undang (UU), DPR (Komisi II) bersama pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) juga penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepakat untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan 2020.

Sebelumnya pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Senin (30/3/2020), KPU RI menyampaikan tiga opsi penundaan Pemilihan 2020. Opsi pertama penundaan pemungutan suara dilakukan hingga dengan 9 Desember 2020 atau disesuaikan selama tiga bulan, dengan asumsi tahapan yang berhenti (ditunda) bisa dilanjutkan setelah masa tanggap darurat selesai tepat waktu (29 Mei 2020).

Opsi kedua penundaan hingga 17 Maret 2021 atau penundaan selama enam bulan. Dan opsi ketiga hingga 29 September 2021 atau penundaan selama 12 bulan.

"Pada prinsipnya semua pihak (Komisi II,  Mendagri, Bawaslu, dan DKPP) setuju Pemilihan Serentak 2020 ditunda. Namun belum sampai pada kesimpulan kapan ditundanya. Masih muncul beberapa pendapat yang berbeda," ungkap Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi yang disampaikan melalui pesan tertulis.  

Meski begitu Pramono mengatakan pada pertemuan tersebut antara pembuat UU dengan penyelenggara mulai mengerucut (kesepakatan) bahwa Pemilihan 2020 tidak bisa dilaksanakan pada tahun ini. Adapun keputusan terkait opsi yang akan dipilih selanjutnya akan diambil oleh tiga pihak (KPU, pemerintah, dan DPR) pada pertemuan berikutnya. 

Hal lain yang juga sudah disepakati bersama menurut Pramono adalah terkait payung hukum melalui Perppu untuk menunda Pemilihan 2020,  diluar bulan September sebagaimana yang sebelumnya sudah disebutkan didalam UU 10 Tahun 2016. Pilihan lain yakni mengubah UU menurut pria asal Jawa Tengah sudah sulit untuk dilakukan. "Sebab memerlukan rapat-rapat pembahasan oleh Komisi II DPR secara intensif. Padahal ada aturan social distancing," tambah Pramono.

Terakhir pada pertemuan tersebut, para pihak juga menyepakati anggaran pemilihan yang belum terpakai direalokasikan oleh pemda masing-masing untuk penyelesaian penanganan pandemi Covid-19. "Semua sepakat bahwa penanganan pandemi harus lebih didahulukan dibanding kontestasi politik," tutup Pramono.

Komentar